CERDAS CERMAT DEMIANUS

6.1.2 Masyarakat Tolaki dan Pemilihan Gubernur

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan Gubernur Sultra berlangsung dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat dalam bentuk satu pasangan calon. Pemilihan secara langsung ini melibatkan peran aktifmasyarakat dalam menentukan pilihan kepala daerahnya, masyarakat memiliki suara mutlak menetukan pemenang pilkada. Meskipun figur beretnis Tolaki dalamtujuan politiknya membawa identitas etnisnya, hal ini tidak langsung menjadikan optimalisasi kekuatan politik bermain pada ikatan-ikatan solidaritas semata. Pertimbangan atas keberagaman masyarakat Sultra yang tersebar di dua wilayah berbeda dengan etnis yang berbeda pula menjadikan perlunya meninjau kembali keberagaman masyarakat tersebut sebagai pemilik suara. Berikut penuturan KSRN, informan dari kubu NUSA: “…memang banyak teori yang mengatakan basis kekerabatan dan semacamnya berperan dalam peroleh suara, tapi kasus pilgub Sultra ada keunikan. Semua kubu terdapat figur daratan jadi tidak mudah meperoleh suara dari masyarakat daratan, kalau tidak dimobilisasi dengan baik. Selain itu, pemilih dari wilayah kepulauan tidak sedikit jumlahnya, jadi harus menyusun strategi politik yang mampu mewadahi semua kepentingan masyarakat baik daratan maupun kepulauan”.

Dalam proses pemilihan, masyarakat memiliki beragam faktor yang akan mendorong masyarakat untuk menentukan pilihannya. Konsep faktor rasional versus emosional Amin (2005) atau faktor ikatan solidaritas tradisional Soetarto dan Shohibuddin (2004) merupakan beragam faktor yang menjadi bahan petimbangan masyarakat dalam memilih.

Faktor-faktor rasional pemilih meliputi kemampuan intelektual, wawasan,

penguasaan, pengalaman pribadi, program kerja, visi dan misi. Secara

kontekstual, dalam proses pemilihan Gubernur, beragam faktor ini menjadi

landasan acuan menyusun aksi-aksi politik para elit politik. Konteks pemilihan

kepala daerah Sultra memperlihatkan kecenderungan faktor rasional pemilih

dalam menyusun program kerja dan visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat.

69

Selain itu, kemampuan, pengalaman serta wawasan yang dimiliki para elit

menjadi tawaran menarik yang diberikan. Para elit politik meyodorkan

pengalaman-pengalaman pribadi dalam memimpin organisasi, pekerjaan yang

sebelumnya digeluti, pengalaman pendidikan atau bahkan menyodorkan

pengalaman memimpin seminar-seminar tertentu. Visi dan misi yang ditawarkan

juga meliputi isu-isu yang strategis menjadi kebutuhan masyarakat.

Hal menarik yang terjadi dalam konteks pemilihan Gubernur Sultra adalah

menggunakan faktor-faktor emosional pemilih dengan bentuk-bentuk rasional.

Hal ini terlihat pada penggunaan media kelompok pengajian masyarakat sebagai

wadah pemberian bantuan atau santunan. Secara emosional, wadah kelompok

pengajian merupakan satu bagian religiusitas masyarakat dimana wadah ini

membangun keterikatan dan kedekatan terhadap tuhan dan mengandung beragam

nilai dalam menjalankan kerukunan sosial. Di lain sisi, pemberian bantuan melalui

wadah ini memberikan pesan rasionalitas dimana masyarakat akan selalu

mengingat berbagai bentuk bantuan yang diberikan dan menimbang ingatan akan

bantuan tersebut dalam menetukan pilihannya. Hal ini terkait dengan adanya

rasionalitas pemilih menganai keuntungan yang didapatkan dalam menetukan

pilihan.

Gambaran lain yang menggambarkan penyatuan dua faktor pilihan

masyarakat, faktor rasionalitas dan emosional, terlihat dalam upaya kubu NUSA

sebagai fokus kajian dalam membangun pesan terhadap pemilih mengenai

keunggulan-keunggulan rasionalitasnya. Kubu NUSA melalui tayangan adzan

magrib yang ditayangkan setiap menjelang berbuka puasa dapat dikaji sebagai

sebuah upaya membangun figur pemberi perhatian masyarakat, mengerti

kebutuhan masyarakat dan memiliki beragam kemampuan dan keahlian seperti

mampu menjadi pemimpin dan pembawa pesan keagamaan dimana dalam

tayangan ditunjukkan dengan kemampaun memberikan ceramah dan siraman

rohani.

2.

Faktor emosional

Faktor-faktor emosional masyarakat seperti kedekatan ikatan solidaritas

lokal, tempat tinggal, kelompok etnis, figur

ketokohan, keturunan pasa

calon, latar belakang organisasi keagamaan serta garis ideologis juga menjadi

landasan para elit politik dalam melakukan beragam aksi strategis. Baron dan

Byrne (2004) menyatakan bahwa emosi memiliki pengaruh langsung maupun tak

langsung terhadap ketertarikan. Lebih lanjut dijelaskan keduanya, seseorang akan

menyukai orang-orang yang membuat orang merasa baik dan tidak menyukai

orang-orang yang membuat seseorang merasa buruk

Dalam konteks pemiliahan Gubernur Sultra, NUSA melakukan pendekatan

kepada masyarakat sebagai kelompok pemilih dari sudut kedekatan emosionalitas

melalui beragam tindakan seperti menghadiri beragam acara-acara kelompok

masyarakat, membangun kedekatan terhadap kelompok etnis pemuda, serta

membangun figur ketokohan dengan beragam gambar yang memberikan pesan

emosional calon “pemimpin gaul” tetapi berwibawa, sensitif terhadap kebutuhan

masyarakat dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat.

6.2

Optimalisasi Beragam Aspek Strategis Pilkada

Kekhasan perilaku politik dari kubu NUSA dengan Nur Alam sebagai

figur penggeraknya adalah kemampuan mengoptimalisasikan beragam aspek

strategis untuk mendapatkan kursi pemimpin masyarakat Sultra. Beragam latar

belakang masyarakat sebagai pemilih menjadi pertimbangan atas optimalisasi

aspek-aspek potensial pilkada. Selain itu, pertimbangan atas sisi rasionalitas serta

emosionalitas masyarakat juga menjadi bagian penting dalam optimalisasi aspek-

aspek strategis. Aspek formal pilkada yaitu partai politik menjadi lebih penting

peranannya ketika sistem pemilihan langsung tidak mengakomodir calon

perseorangan. Sadar akan pentingnya peranan partai politik dalam pilkada Sultra,

Nur Alam sebagai figur politik berupaya masuk dan mendominasi kontrol internal

partai. Oleh karenanya, kinerja partai politik dengan jejaring keanggotaannya

menjadi sumber kekuatan politik penting dalam pilgub Sultra 2007 lalu bagi kubu

NUSA.

6.2.1

Pemanfaatan Kelompok Masyarakat

71

Dalam pola pemilihan umum dimana suara masyarakat menjadi kunci

kemenangan pasangan yang maju dalam proses pilkada, setiap aktor politik

menyadari pentingnya manarik minat masyarakat agar ikut memilih pasangan

tertentu. Meskipun peran dari tim sukses juga menjadi sangat penting dimana

kerja tim harus selalu memikirkan strategi yang dibangun dan digunakan untuk

menarik massa, namun pada akhirnya suara massa (rakyat) juga lah yang mampu

membawa kemenangan. Kelompok masyarakat adalah salah satu ruang politik

penting dalam pilkada untuk mendekatkan figur pemimpin dengan masyarakat

sebagai aktor pemilih.

Pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tahun 2007 lalu,

disadari para aktor politik suara rakyat memegang peranan paling kunci dalam

pola pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karenanya menarik khalayak atau suara

rakyat sebanyak-banyaknya merupakan keharusan mutlak untuk memenangkan

kursi kepemimpinan. Berbagai jalan diupayakan agar khalayak mampu tertarik

kepada pasangan calon yang diusung, salah satunya adalah penggunaan

kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat karena diyakini kelompok

masyarakat ini mampu menjadi jalan dan sekaligus media komunikasi politik

berbagai kepentingan politik masa pemilihan.

Berbagai organisasi dan kelompok perhimpinan masyarakat ada di tengah-

tengah masyarakat namun demikian dirasa tidak semua dari perhimpunan tersebut

efektif dijadikan media sekaligus alat untuk informasi politik. Kasus dari kubu

NUSA yang mengikuti bursa pemilihan kepala daerah memilih dua bentuk

kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap paling efektif menjadi media

komunikasi politik dalam masyarakat. Kelompok massa tersebut dalam

kelompok-kelompok pengajian yang ada hampir di seluruh daerah Sulawesi

Tenggara dan kedua adalah perhimpunan pemuda Tolaki atau kelompok Tamalaki

yang dianggap akan mampu menjadi media komunikasi politik bagi pemuda-

pemuda beretnis Tolaki yang suaranya juga memegang peranan penting. Berikut

kutipan informasi yang diberikan oleh informan KSRN:

“Dalam sistem pemilihan dimana pemimpin dipilih langsung oleh rakyat,

kunci utama adalah suara dari rakyat. Untuk masuk dalam kehidupan

masyarakat kami harus melawati pintu-pintu sebagai jalan pembuka, dan

72

kelompok-kelompok dalam masyarakat sebagai wadah penampung

aspirasi maupun tempat berkumpulnya masyarakat salah satu pintu yang

efektif untuk masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Sulawesi Tenggara

bukan daerah dengan satu sistem nilai yang sama, tetapi bahkan setiap

wilayah bahkan kecamatan berbeda memiliki ciri nilai budaya berbeda.

Oleh karenanya harus banyak metode utnuk membuka pintu masyarakat

yang berbeda-beda itu. Pertama kami memilih kelompok pengajian.

Mengapa kelompok pengajian?. Kelompok ini kami pilih atas dasar

keberagaman nilai budaya dan berarti keberagaman pola fikir pula di

masyarakat. Menurut hemat kami di setiap masyarakat baik etnis manapun

pasti memiliki kelompok pengajian jika mayoritas masyarakat tersebut

adalam masyarakat Muslim, dan masyarakat Sulawesi Tenggara memang

mayoritas beragama Muslim. Oleh karenanya kelompok pengajian menjadi

pintu yang paling mudah untuk memasuki masyarakat dari etnis manapun.

Kedua, kelompok Tamalaki. Kelompok ini kami anggap sebagai wadah

para pemuda etnis Tolaki yang paling memiliki ruang politik besar.

Anggotanya kebanyakan adalah para mahasiswa beretnis Tolaki yang

memiliki pemikiran-pemikiran progresif (Informan Bpk KSRN).

Keterangan pemilihan kelompok masyarakat sebagai pintu masuk dalam

kehidupan masyarakat yang dikemukakan informan kunci di atas sejalan dengan

apa yang dikemukakan oleh Effendi dalam Sitepu (2005)21 bahwa banyak aspek

yang dapat ditransformasikan menjadi kekuatan politik baik dari aspek formal

maupun aspek informal. Dalam kasus kubu NUSA aspek non-formal berupa

kelompok pengajian digunakan menjadi salah satu penghimpunan kekuatan

politik dalam hal ini massa pemilihan Gubernur.

Kelompok pengajian dalam pemilihan Gubernur 2007 dianggap sangat

strategis karena merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak jumlahnya

dan hampir ada di seluruh wilayah masyarakat manapun dan beretnis apapun.

Berikut informasi yang diberikan informan KSRN:

“Sebenarnya untuk bersilaturahmi kepada kelompok masyarakat seperti

kelompok-kelompok pengajian yang ada dalam masyarakat bukan hanya

ketika proses pilkada berlangsung, namun jauh sebelum itu kami sudah

mulai mengadakan pertemuan-pertemuan, diundang sebagai pembicara

ataupun memberikan sumbangan alakadarnya dengan mengusung nama

partai ataupun perorangan (pasangan calon Gubernur) Informan: KSRN.”

21

Lihat juga bagian Pendekatan Perilaku Politik

73

Penggunaan kelompok masyarakat yang lain yaitu kelompok pemuda

Tolaki atau Tamalaki. Kelompok ini dianggap paling efektif untuk menggalang

massa yang berasal dari kalangan pemuda. Kalangan pemuda merupakan salah

satu golongan massa yang mampu memberikan sumbangan suara dalam pemilihan

pemilu. Di samping itu, dalam kampanye politik para massa dari golongan

pemuda paling mudah untuk ikut berpartisipasi. Oleh karenanya kelompok

pemuda menjadi penting peranannya dalam proses pemilihan kepala daerah.

Saat ini tidak dapat dipungkiri suara pemuda menjadi lebih sering

terdengan dalam berbagai kesempatan dan menyuarakan masalah-masalah

tertentu. Golongan pemuda dianggap golongan yang paling progresif dan sensitif

terhadap masalah-masalah yang kontraversial. Oleh karenanya menggalang

golongan pemuda selain dapat menambah kekuatan massa, juga dianggap untuk

dapat lebih dekat dari sosok progresif sekaligus menjauhkan dari kecaman-

kecaman politik yang datang dari golongan pemuda itu sendiri.

Tamalaki merupakan perkumpulan pemuda dan mahasiswa beretnis

Tolaki. Perkumpulan ini sengaja dibentuk oleh para mahasiswa Tolaki untuk

mempersatukan mereka dilingkungan wilayah kampus karena kebanyakan dari

mereka datang dari daerah luar seperti Unaaha, Wawotobi, Kolaka dan Lasolo.

Awalnya, perkumpulan ini lebih mengutamakan kegiatan olahraga seperti

mengikuti pertandingan-pertandingan yang diadakan di Sulawesi Tenggara.

Namun saat ini, perkumpulan ini menjadi semakin berkembang tidak saja dalam

lingkup olah raga tetapi juga banyak menyoroti kinerja pemerintahan ataupun

pihak Universitas melalui kegiatan demo dan orasi. Seperti misalnya ketika

penelitian ini sedang berlangsung, Tamalaki sedang berorasi di gedung DPRD

Sultra mengkritik kinerja DPRD. Informan Bpk. Hrm (pegawai DPRD Sultra)

menyatakan bahwa orasi tersebut sudah berlangsung selama 2 hari. Dan

mengganggu kinerja anggota dan pegawai DPRD Sultra.

Kelompok pemuda dan mahasiswa Tolaki ini terkadang terlibat

pertentangan dengan kelompok pemuda yang lain seperti kelompok pemuda dan

mahasiswa “pulau” sebutan untuk pemuda dari wilayah kepulauan, dimana

kelompok mahasiswa pulau ini mempersatukan para mahasiswa yang berasal dari

74

wilayah kepulauan Sultra seperti Muna dan Buton. Informan Jn (mahasiswa asal

Muna) menuturkan:

“sudah sering terjadi perkelahian antara anak Tamalaki dengan anak Pulau.

Tidak jarang perkelahian ini memakan korban. Kadang karena masalah

kecil langsung menjadi masalah besar. Mereka berani karena masing-

masing punya kelompok. Perkelahiannya juga tidak main-main, mereka

memakai senjata tajam seperti panah yang dibuat sendiri, linggis, samurai

dan senjata tajam lainnya”.

Selain itu, informan ibu Rml (masyarakat kampus) menyetakan bahwa adu

otot bahkan culik-menculik sudah sering terjadi di wilayah kampus melibatkan

antara kelompok Tamalaki dengan kelompok anak Pulau.

“…sekarang kita tidak pernah tenang! Sedikit-sedikit ribut lagi, baru

mereka bawa samurai, celurit, parang panjang, kita takut jadi lari masuk

rumah saja. Kemarin ada lagi korban baru dibakar asramanya. Jangankan

asrama orang, asrama saya juga mereka rusak padahal saya sudah tidak

terima anak Tolaki karena jadi sasaran anak Pulau”.

Karena gerakan kelompok Tamalaki ini pun, maka pasangan NUSA

menurut informan ibu Rml menggunakan kelompok ini sebagai alat berpolitiknya.

Informan menjelaskan bahwa ketika markas Tamalaki masih berada di belakang

rumahnya, ia sering melihat N.A datang dan memberi bantuan dana kepada

kelompok tersebut.

“saya sering melihat N.A datang ke markas Tamalaki. Waktu itu beliau

masih belum menjadi Gubernur, masih dalam proses pencalonan. Dari

cerita-cerita anak kos, N.A itu sering memberi bantuan dana kepada

kelompok Tamalaki”

Informan tim sukses kubu NUSA membenarkan penggunaan kelompok

Tamalaki dalam proses pilkada. Bpk. Ksrn menyatakan bahwa Tamalaki

digunakan untuk menghimpun para pemuda karena pemuda dianggap juga

memegang suara penting dalam pemilihan.

6.2.2

Media Massa

Media massa saat ini memiliki peranan yang sangat penting kaitannya

dalam menyampaikan informasi kepada khalayak yang dituju. Dalam masa

pemilihan Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat peranan media

75

massa juga menjadi sangat penting bahkan masyarakat luas terkadang tidak

mengetahui latar belakang calon pemimpin tetapi hanya mengetahui rupa ataupun

wajahnya dari surat kabar, baliho yang terpajang di berbagai lokasi strategis,

spanduk-spanduk ataupun iklan televisi.

Dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2007 setiap pasangan calon

menggunakan media massa sebagai salah satu ruang berpolitiknya. Hal ini

dikarenakan media massa dianggap ruang yang efektif selain itu mudah dijumpai

oleh masyarakat sehingga pesan politik yang dibawa pun akan mudah sampai

kepada sasaran dalam hal ini masyarakat sebagai pemilih.

Media massa sebagai media atau ruang untuk berpolitik bermacam-macam

jenisnya, namun dalam proses pilkada media massa yang biasanya dipilih adalah

surat kabar, televisi, spanduk dan baliho-baliho serta radio. Secara umum media

massa yang paling mudah dijumpai dalam memuat berita ataupun terkait dengan

proses pilkada adalah media surat kabar, televisi dan baliho-baliho. Pada masa

sebelum, sedang dan sesudah pemilihan media surat kabar selalu memuat berita-

berita seputar pilkada, televisi lokal maupun nasional menayangkan iklan yang

memuat berita-berita politik, sosok pasangan calon, visi misi yang di bawa serta

kegiatan-kegiatan sosial pasangan calon kepala daerah dalam lingkungan

masyarakat.

Untuk kubu NUSA, tercatat lebih banyak menggunakan media massa

sebagai salah satu ruang berpolitiknya. Untuk media televisi, kubu ini sampai

menggunakan saluran televisi nasional sebagai saluran yang menayangkan pesan

pilkadanya dimana saluran nasional dianggap saluran yang cukup komersial.

Sedanglan kubu atau pasangan yang lain hanya menggunakan saluran lokal yang

ada yaitu saluran Televisi Kendari atau TV Kendari dan saluran TVRI stasiun

Kendari atau TVRI Lokal. Berikut informasi dari informan KSRN:

“…memang saluran TV nasional lebih komersil dalam hal ini harus

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menayangkan iklan

pilkada, tetapi dalam pemikiran efisien dan efektifitas, saluran TV nasional

paling banyak ditonton oleh seluruh masyarakat tidak saja masyarakat dari

Sulawesi Tenggara tetapi masyarakat Indonesia secara umum dari wilayah

lain pun dapat menyaksikan iklan dan pesan-pesan pilkada yang kami

ingin sampaikan, apalagi jika iklan pilkada tersebut ditayangkan pada jam-

76

jam tertentu dimana masyarakat paling banyak beraktivitas di dalam

rumah da menyaksikan TV seperti jam-jam tertentu yang selalu

menayangkan sinetron yang disukai ibu-ibu (KSRN, Informan dari kubu

NUSA)”.

Untuk saluran televisi lokal, para kubu ataupun pasangan calon kepala

daerah berlomba-lomba menayangkan dirinya meskipun hanya berupa ucapan

selamat berbuka puasa saja22. Pesan pilkada yang ditayangkan pada jam berbuka

puasa ataupun pesan berbuka yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala

daerah sebagai ajang pengenalan diri terhadap khalayak merupakan jam atau

waktu yang paling tepat mengingat pada waktu berbuka masyarakat paling banyak

melihat tayangan televisi lokal untuk menanti bedug dan adzan magrib yang

menandai berbukanya masyarakat setempat.

Khusus untuk kubu NUSA, penggunaan media televisi lokal menjadi lebih

efektif karena saluran televisi lokal yang menayangkan bedug dan adzan magrib

berisi liputan kegiatan sosial yang dilakukan calon Gubernur di berbagai daerah

dan wilayah di Sulawesi Tenggara. Hal ini semakin menambah poin kedekatan

masyarakat dibanding dengan calon kepala daerah yang lain.

“…memang kami sengaja merekam seluruh kegiatan-kegiatan sosial dan

kemanusiaan yang pernah dilakukan oleh calon Gubernur ke dalam

tayangan bedug dan adzan magrib untuk semakin mendekatkan

masyarakat dengan sosok calon Gubernur yang kami usung selain itu juga

kami ingin menambah simpatik dari berbagai kegiatan sosial dan

kemanusiaan tersebut (KSRN)”.

Penggunaan media komuikasi lainnya seperti baliho-baliho yang dipajang

di berbagai lokasi strategis juga dilakukan oleh masing-masing pasangan calon.

Namun dari empat pasangan calon kepala daerah, kubu NUSA merupakan calon

yang paling mudah dijumpai baliho-baliho yang menggambarkan sosoknya

dengan bermacam-macam karakter yang digambarkan.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan yang merupakan tim

sukses dari kubu NUSA menyatakan bahwa penggunaan media baliho juga dinilai

22

Pada saat masa pilkada, khususnya pada bulan ramadhan

77

efektif karena dapat disaksikan oleh masyarakat yang selalu menggunakan sarana

umum seperti jalan raya. Selain itu, penggunaan berbagai karakter tertentu

dikatakan untuk semakin menambah minat masyarakat untuk mengenal sosok

kepala daerah yang di usung sehingga memori ataupun ingtan masyarakat

tergadap sosok kepala daerah semakin kuat.

Penempatan baliho-baliho yang memuat gambar ataupun sosok kepala

daerah juga menjadi sangat penting. Terdapat beberapa lokasi strategis tertentu

yang selalu digunakan untuk menempatkan gambar-gambar calon kepala daerah

tersebut. Lokasi yang dianggap paling strategis untuk penempatan baliho adalah

lokasi-lokasi yang paling sering dilalui oleh masyarakat.

6.2.3

Optimalisasi Peranan Partai Politik

Partai politik merupakan wadah politik dalam sistem politik Indonesia.

Partai politik secara formal dapat dilihat pada saat sistem kepartaian didasarkan

pada Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 yang menyebutkan bahwa atas usul

Badan Pekerja (BP) Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada pemerintah,

agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan

partai-partai politik (Sitepu, 2005). Masuknya partai-partai politik di parlemen

menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dicerminkan dari partisipasi politik oleh

partai-partai politik dalam parlemen itu yang dinilai sangat tinggi.

Namun demikian, partisipasi rakyat dalam partai politik sempat melemah

terutama pada konfigurasi politik Orde Baru. Sistem politik Orde Baru yang

bersifat otoriter-birokratik (OB) menghasilkan kebijakan berkaitan dengan

kepartaian yang menciptakan sistem kepartaian ”Hegemonis Party Sistem” yang

ditujukan pada Golkar.

UU No.32 Tahun 2004 Pasal 59 kembali memberikan kewenangan kepada

partai politik untuk menentukan bakal calon yang akan duduk di kursi parlemen,

begitu pun keputusan calon yang akan menjadi figur pemimpin. Oleh karenanya

tidak mengherankan para figur yang menginginkan kursi kepemimpinan mengejar

dukungan dari partai politik. Seperti yang dilakukan oleh para figur yang

78

mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Sultra namun tidak memiliki

partai politik. Di samping itu, figur yang memiliki partai juga tetap melakukan hal

serupa.

Melihat pentingnya peran partai politik dalam menyediakan kursi calon

kepala daerah sekaligus mendukung kemengan melalui kerja sama anggota partai,

Nur Alam sebagai figur daratan memasuki PAN sebagai salah satu partai besar di

Sultra dan memegang dominasi penting dalam internal PAN.

Kubu NUSA yang ”digawangi” oleh Nur Alam, dalam pilkada Sultra

mendapat dukungan dari dua partai yaitu PAN yang merupakan partai yang

diketuai oleh Nur Alam sendiri serta PBR. Salah satu bentuk kontrol Nur Alam

sebagai ketua PAN adalah menginstruksi anggita PAN untuk mensukseskan

pilkada 2007. Menghadapi suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Nur

Alam sebagai ketua PAN yang terpilih secara aklamasi untuk memimpin partai

selama periode 2005-2010 menghimbau jajaran pengurus PAN wilayah,

kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa agar meningkatkan konsolidasi

menghadapi pertarungan politik menuju pilkada 2007. Ketua PAN yang diemban

Nur Alam ini menjadi modal dasar untuk menuju kursi Gubernur di bawah

payung partai PAN. Selain kedudukan sebagai ketua PAN, soliditas partai juga

menjadi aspek penting mendukung kemenangan dalam suksesi Gubernur. Ketua

PAN kebupaten Bombana Masyurah Ladami (dikutip dari Suara Karya, 5

Desember 2005) menyatakan:

”Meningkat atau tidaknya perolehan suara dari masyarakat sangat

ditentukan kerja keras pengurus dan kader partai. Tanggung jawab

pengurus partai dan kader yang tersebar di seluruh wilayah Sultra sangat

diharapkan, bukan hanya peran ketua partai”.

Soliditas partai menjadi penting sebagai penentu keberhasilan figur yang

dicalonkan. Hal ini terlihat ketika jajaran PAN memberikan jalan bagi Nur Alam

untuk maju sebagai calon tunggal partai PAN menjadi calon Gubernur Sultra

periode 2008-2013. Arbab Paproeka sebagai salah satu petinggi PAN lebih

memilih menjadi Caleg DPR-RI di Jakarta agar suara PAN tidak terpecah.

Berbeda dengan partai lain, misalnya partai GOLKAR. Calon Gubernur yang

merupakan kader GOLKAR dalam pilgub Sultra ada dua figur yaitu Ali Mazi dan

79

Mashur Massie Abunawas. Tidak hanya dalam pilgub, tingkat soliditas rendah

partai Golkar diperlihatkan dengan pertarungan jauh sebelum digelarnya suksesi

calon Gubernur antara Ali Mazi dan Ridwan Bae yang juga menginkan maju

dalam pigub Sultra 2007.

Pernyataan-pernyataan Ridwan seputar kader GOLKAR yang maju dalam

bursa pencalonan dari pintu GOLKAR, seperti keinginan bertarung melawan Ali

Mazi, meskipun dengan membungkus ”mekanisme pemilihan calon Gubernur

secara terbuka dan demokratis” di tubuh GOLKAR, dapat dilihat sebagai tingkat

soliditas internal partai GOLKAR yang buruk, sebab sebelum pernyataan tersebut

dikeluarkan telah ada keputusan melalui Rakerda Muna yang menetapkan bahwa

Ali Mazi sebagai calon tunggal.

Soliditas pengurus partai dalam hal resuffle dan penggantian anggota juga

menjadi penting dalam menghadapi pertarungan politik pilkada Sultra. Partai

GOLKAR dengan sistem ”bongkar-pasang” anggotanya menjadikan tingkat

soliditas partai yang rendah karena sistem pergantian ini diwarnai dengan

kekecewaan anggota yang terlepas dari jabatan pentngnya dalam partai. Berbeda

dengan GOLKAR, PAN lebih selektif dalam sistem pergantian anggota.

Terdapat beberapa alasan perpindahan dan proses resuffle yang terjadi

dalam tubuh internal partai. Selain karena tawaran memperoleh jabatan baru

dengan harapan politik yang lebih baik dan lebih mudah, trend pembelotan atau

migrasi (perpindahan) pengurus dari partai lama ke partai yang baru, umumnya

juga disebabkan: (1) pengurus partai tersebut mengalami situasi yang tidak

menyenangkan di lingkungan internal partai lama asalnya, atau (2) pengurus

partai tersebut merasa tidak dapat survive atau tidak dapat bersaing dengan

pengurus lain dalam melakukan peran-peran politik internal maupun eksternal di

partai asalnya.

Di pihak lain, proses rekruitment pengurus atau anggota di kalangan partai

baru, cenderung bersifat tidak selektif. Selain karena semakin sulitnya

mendapatkan calon-calon pengurus/anggota baru yang berkualitas, fenomena

rekruitmen pengurus yang tidak selektif juga karena partai-partai baru tersebut

lebih memfokuskan diri pada upaya melengkapi prasyarat administrasi pengurus

80

guna meloloskan diri dalam tahap verifikasi syarat administrasi partai baru.

Dengan kata lain, upaya meloloskan diri menjadi organisasi peserta pemilu (OPP),

menjadi jauh lebih penting bagi parpol-parpol baru ketimbang upaya memperoleh

komposisi pengurus/anggota yang lebih berkualitas.

Sebagaimana terjadi di daerah lainnya di Indonesia, ramainya trend

membentuk dan/atau menjadi pengurus partai politik baru di daerah ini,

merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang membawa beberapa dampak

positif maupun negatif bagi proses pendidikan politik rakyat. Dampak positif dari

trend tersebut, diantaranya adalah23 : (1) tingkat partisipasi politik masyarakat

semakin tinggi dengan terbukanya peluang yang cukup besar bagi masyarakat

banyak untuk ikut mengaktualisikan peran-peran politiknya lewat partai politik,

(2) intensitas dan frekwensi perhimpitan kepentingan antar kelompok di tataran

supra-struktur politik yang biasanya cukup meresahkan banyak pihak, dapat