Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2013

POLITIK SULAWESI TENGGARA

Kiprah Politik KKSS Di Sultra KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan ) adalah salah satu organisasi paguyuban besar yang hadir dan menampilkan corak cukup signifikan dalam dinamika politik lokal di Sulawesi Tenggara, terutama dalam satu dekade terakhir. Secara normatif, sebagaimana organisasi paguyuban lainnya di Sultra, KKSS bukanlah sebuah lembaga politik atau sebuah organisasi dengan misi politik tertentu. Identik dengan namanya, KKSS lebih sebagai sebuah “perhimpunan” atau perkumpulan sosial yang berupaya “merukunkan” rumpun-rumpun keluarga besar masyarakat Bugis-Makassar asal Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai daerah di tanah air, termasuk di Sulawesi Tenggara. Kiprah politik KKSS di Sulawesi Tenggara, menurut hemat saya, lahir pertama kali dari kesadaran politik sebagian elit atau pemuka masyarakat Bugis-Makassar yang berupaya memberi “reaksi” terhadap munculnya benih-benih politik-primordial di kalangan elit politik dan pemuka masyarakat lokal di daerah...

ANTROPOLOGI POLITIK

TERBENTUKNYA ANTROPOLOGI POLITIK Antropologi politik tampil sebagai project yang tua namun masih berlanjut hingga saat ini, dan sebagai sebuah spesialisasi mutakhir dalam riset antropologis. Dalam aspek pertama, mengarah kepada pembentukan sebuah pengetahuan ilmu tentang politik, yang memandang mahkluk manusia sebagai homo politikus dan mencari peralatan umum dari semua organisasi politik dalam berbagai pengalaman geografis maupun sejarahnya. Dalam hal ini manusia telah berada dalam politics karya aristotle , yang menimbang mahluk manusia sebagai mahluk politik yang alamiah,dan upayanya membeberkan hokum-hukum. Dalam aspek kedua antropologi politik adalah sub devisi dari antropologi sosial ata etnologi. Ia memusatkan perhatiannya pada deskribsi dan analisa tentang system politik yang terdapat dalam masyarakat-masyarakat primitive atau arkhaik, keberadaan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang mandiri hanyalah perkembangan baru-baru ini saja. 1.     ...
Gambar
6.1.2 Masyarakat Tolaki dan Pemilihan Gubernur Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan Gubernur Sultra berlangsung dengan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat dalam bentuk satu pasangan calon. Pemilihan secara langsung ini melibatkan peran aktifmasyarakat dalam menentukan pilihan kepala daerahnya, masyarakat memiliki suara mutlak menetukan pemenang pilkada. Meskipun figur beretnis Tolaki dalamtujuan politiknya membawa identitas etnisnya, hal ini tidak langsung menjadikan optimalisasi kekuatan politik bermain pada ikatan-ikatan solidaritas semata. Pertimbangan atas keberagaman masyarakat Sultra yang tersebar di dua wilayah berbeda dengan etnis yang berbeda pula menjadikan perlunya meninjau kembali keberagaman masyarakat tersebut sebagai pemilik suara. Berikut penuturan KSRN, informan dari kubu NUSA: “…memang banyak teori yang mengatakan basis kekerabatan dan semacamnya berperan dalam peroleh suara, tapi kasus pilgub Sultra ada keunikan. Semua kubu terdapat figur d...